Produk Hukum – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Payakumbuh
| No. | Nama File | Materi Pokok | Jenis | Tgl Ditetapkan | Link Download |
| 1 | Perwako no. 20 Tahun 2024 Tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH | Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah: a. pembebasan BPHTB bagi MBR, dan b. kriteria MBR. PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. (2) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi: a. hak milik, b. hak guna usaha, c. hak guna bangunan, d. hak pakai e. hak milik atas satuan Rumah susun: dan f. hak pengelolaan. Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal Pengecualian objek BPHTB bagi MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) yaitu untuk kepemilikan Rumah pertama bagi MBR. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. | Pajak dan Retribusi Daerah | 24 Desember 2024 | Unduh File |
| 2 | Peraturan Walikota (Perwali) Kota Payakumbuh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah: a. pembebasan Retribusi PBG bagi MBR, dan b. kriteria MBR. PEMBEBASAN PBG BAGI MBR (1) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG. (2) Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan Wali Kota atau permohonan Wajib Retribusi. (3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk (satu) kali Retribusi PBG. | Pajak dan Retribusi Daerah | 24 Desember 2024 | Unduh File |
| 3 | Peraturan Walikota (Perwali) Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah | Mekanisme Kerja dilaksanakan dengan prinsip: orientasi pada hasil, kompetensi, profesionalisme, kolaboratif, transparansi, dan akuntabel. | PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA | 14 Oktober 2024 | Unduh File |
| 4 | Peraturan Walikota (Perwali) Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2023 tentang Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2027 | Peraturan Walikota Ini dibuat untuk Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2027 dengan dimuat Maksud, Tujuan, dan Kedudukan Dokumen Strategi Sanitasi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2027 serta Pelaksanaan Strategi Sanitasi Kota dan Pemantauan dan Evaluasi Sanitasi Kota. | KESEHATAN | 10 Oktober 2023 | Unduh File |
| 5 | Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jenis Pajak terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. PAT; f. Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. | PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 04 Januari 2024 | Unduh File |
| 6 | Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Menetapkan Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | AIR, SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | 31 Juli 2023 | Unduh File |
| 7 | Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | Menetapkan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Tehadap PErumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh | PERUMAHAN, PERMUKIMAN | 17 April 2023 | Unduh File |
| 8 | Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH SERTA PERSYARATAN KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH | PERATURAN MENTERI | 15 Juli 2025 | Unduh File |
| 9 | Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 13 Tahun 2025 Tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan | KRITERIA PENERIMA DAN EKOSISTEM KREDIT PROGRAM PERUMAHAN | PERATURAN MENTERI | 20 Agustus 2025 | Unduh File |
| 10 | Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah | KEMUDAHAN DAN BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH | PERATURAN MENTERI | 15 Juli 2025 | Unduh File |
| 11 | PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS | BANTUAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS | PERATURAN MENTERI | 18 Juli 2025 | Unduh File |